Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Pengurangan Pidana Perkara Korupsi: Kajian Hukum Normatif

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Salah satu persoalan krusial dalam pemberantasan korupsi adalah inkonsistensi pemidanaan, khususnya pengurangan hukuman oleh hakim pada tingkat banding. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif ketentuan penerapan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim dinilai lebih menekankan aspek non-yuridis dibandingkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kesimpulannya, praktik pengurangan hukuman yang tidak proporsional berpotensi melemahkan efek jera dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.