Legalitas dan Prosedur Penyitaan Aset Virtual dalam Perkara Pidana di Indonesia: Tantangan Eksekusi pada Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto Terdaftar
Keywords:
Virtual Assets, Seizure, Crypto, Asset Recovery, Registered Crypto Asset Traders.Abstract
This research aims to analyze the legality and procedures for seizing virtual assets in criminal cases in Indonesia and identify execution challenges for Registered Crypto Asset Traders. The transformation of national criminal law through Law No. 1 of 2023 shifts the paradigm towards corrective justice emphasizing asset recovery, yet digital asset technology creates new juridical complexities. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach through literature study techniques. The results show a procedural legal vacuum in Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, which is still based on the physical asset paradigm, thus failing to reach decentralized digital asset characteristics. Although Law No. 4 of 2023 and OJK Regulation No. 23 of 2025 recognize crypto as a digital financial asset, its position in corporate capital structures under Law No. 40 of 2007 remains ambiguous. The main execution hurdles lie in extreme price volatility and the absence of technical protocols for investigators to gain digital access. This study recommends a seizure concept through a mechanism of converting virtual asset values into Rupiah at the time of seizure to lock the asset's economic value. This step is crucial to provide legal certainty for the state in recovering losses and protecting the defendant's rights from asset value depreciation during the judicial process. Therefore, regulatory synchronization between criminal procedure law and digital financial sector law is an absolute prerequisite for effective economic law enforcement in the digital era.
Downloads
References
[1]. Aini, F. G., & others. (2023). Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 16(01), 128–137.
[2]. Akmal Saputra, I., Faniyah, I., & Pratama, B. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunan Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia. Ekasakti Legal Science Journal, 2(3).
[3]. Aldila, M. R., & Pratiwi, D. A. (2025). Kedudukan Hukum Harta Pailit Sebagai Aset yang Dirampas Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Sosial Teknologi, 5(12), 4622–4637.
[4]. Amyulianthy, R., Haryanti, T., Apriyanto, A., Hakim, C. A., & others. (2025). Kecerdasan Finansial: Mengelola Keuangan Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
[5]. Aulia Norman, C. (2025). Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan. Padjadjaran Law Review, 13(1).
[6]. Azwar; Soetarto Endriatmo; Lubis, D. P. . S. S. (2023). The disinformation in virtual communities: A systematic literature review. Technium Soc. Sci. J., 44, 656.
[7]. Brun, J.-P., & Sotiropoulou, A. (2024). Asset Recovery in Developing Countries: Assessing Successes and Failures and Overcoming Challenges. In Global Anti-Money Laundering Regulation (pp. 254–277). Routledge.
[8]. Budi Kharisma, D., & Uwais, I. (2023). Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 28(3).
[9]. Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Journal of Judicial Review, 24(1), 59–80.
[10]. Fajar, R., & Sugiyono, H. (2023). The Legal Risks for Investors Due to Market Manipulation in the Cryptocurrency Market. Law Development Journal, 5(4).
[11]. Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat). Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 556–588.
[12]. Farrell S, M., Anadi, Y. R., & Ayu, I. K. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Investor Aset Crypto Currency Ditinjau Dari Peraturan Bappebti. Dinamika, 31(2).
[13]. Gilang Prayoga, A., & Nanang. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku investasi Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia. Welfare State Jurnal Hukum, 1(2).
[14]. Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. Mahadi: Indonesia Journal of Law, 1(1), 1–10.
[15]. Hakim, M. H. (2017). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 16(2), 105–114.
[16]. Haspada, G. P., Abubakar, L., & Lubis, N. A. (2021). Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk. 05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 263–278.
[17]. Hoesein, Z. A., Riyanto, S., & others. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN NEGERI BANDUNG). VERITAS, 8(2), 59–85.
[18]. Huda, M. (2020). Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1(1), 35–48.
[19]. Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305–325.
[20]. Irianto, Y. (2022). Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Asset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
[21]. Jayalantara, A. A. N., & others. (2024). OBJEKTIVITAS KEPENTINGAN UMUM PADA KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN PAILIT= OBJECTIVITY OF PUBLIC INTEREST ON THE STATE ATTORNEY AUTHORITY AS THE BASIS FILING FOR BANKRUPTCY. Universitas Hasanuddin.
[22]. Kristian, O. Y. (2022). Posibilitas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism, 1(1), 33–52. https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/download/27/6
[23]. Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. (2021). Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(1), 65–86. https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1886
[24]. Manus, V. R., Sambali, S., & Simbala, Y. (2023). Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. LEX CRIMEN, 12(2).
[25]. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
[26]. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 174–182.
[27]. Nim, N., Jeong, Y., Martinez, J. F., & Smith, L. (2025). Retailing in metaverse: Cryptocurrency and consumer payment choices in virtual reality environments. Journal of Retailing. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2025.03.001
[28]. Novianto, F. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyedia Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum Positum, 5(1).
[29]. Nugroho Perwiro Atmojo, R., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. Jurnal Hukum To-Ra, 9(1).
[30]. Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara. Diponegoro Law Journal, 12(1).
[31]. Perbianto, R., & others. (2025). Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Perjuangan, 4(1).
[32]. Picauly, B. C., & Sedubun, V. J. (2022). Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah. PATTIMURA Legal Journal, 1(2), 151–166.
[33]. Raharjo, B. (2022). Uang Masa Depan Blockchain: Bitcoin, Cryptocurrencies. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
[34]. Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Telaah Kritis Atas Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern. The Juris, 9(2), 388–394.
[35]. Simanjuntak, M. P., Arifin, M., & Zainuddin, Z. (2025). MENELISIK PERDEBATAN KLASIK BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMUNITY DIREKSI ATAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi, 4(1), 129–138.
[36]. Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pemidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern. Res Nullius Law Journal, 7(2), 87–97. https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913
[37]. Syam, C. M., Atalim, S., & others. (2020). Praktek Eksekusi Aset Perusahaan Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-Pailit/2017/Pn. Niaga. Smg). Jurnal Hukum Adigama, 3(2), 616–636.
[38]. Toriq, A. P. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
[39]. Tri Saputra, T., & Sulistiyono, A. (2024). Upaya Hukum Perlindungan Investor Dari Potensi Risiko Investasi Cryptocurrency Di Indonesia. Jurnal Gema Keadilan, 11(1).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Samudra Farasi Putra, Slamet Tri Wahyudi (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
